Standar Pelayanan Publik

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Standar pelayanan disusun dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitias, kompetensi pelaksana atau pengawasan internal, penanganan oengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memebrikan kepastuan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayann, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan dan evaluasi kinerja pelaksana. Adapun standar pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

I. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

1.1  BIODATA PENDUDUK 

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan  Pelayanan  :

  1. Surat Pengantar dari RT, RW dan Desa/Kelurahan bagi penduduk yang belum terdata di database.
  2. Dilampiri dokumen administrasi Kependudukan :
    • Kutipan Akta Kelahiran
    • Ijazah / STTB
    • KK
    • KTP
    • Kutipan Akta Perkawinan
    • Kutipan Akta Perceraian
    • Dokumen pendukung lainnya.
  1. Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari Luar Negeri berupa :
  • Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
  • Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia
  1. Pencatatan  biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki tinggal tetap, syaratnya berupa :
  • Dokumen Perjalanan
  • Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk membawa surat pengantar dari RT, RW dan Desa/Kelurahan (bagi penduduk yang belum terdata di database).
  2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan .
  3. Khusus untuk perubahan tanggal lahir dan jenis kelamin dikoordinasikan dulu dengan administrator data base
  4. Paraf  oleh Kasi dan Kabid (Verifikasi dan Validasi Dokumen)
  5. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk  melalui SIAK.
  6. Penyerahan dokumen biodata penduduk

Jangka Waktu :

1  hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen Biodata Penduduk

Sarana Prasarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Formulir F1.01
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Dokumen Biodata Kependudukan

Kompetensi :

Kompetensi umum yang dibutuhkan  sbb :

  1. Pendidikan formal SMA/ D3
  2. Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti
  3. Kompetensi Bidang  :
    • Berorientasi pada pelayanan (BPP)
    • Empatik (E)
    • Komunikatif (K)
    • Perbaikan terus – menerus (PTM)
    • Semangat untuk berprestasi (SB)
  4. Kompetensi Skill

SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan :

  1. Supervisi atasan langsung
  2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional  dari Inspektorat Kabupaten Ngawi

Pengaduan dan Saran :

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas entry cetak biodata penduduk 1 orang
  3. Petugas yang menyerahkan dokumen biodata penduduk 1 orang

Jaminan Pelayanan

Dokumen biodata penduduk yang  diterbitkan  diberikan cepat, tepat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen biodata penduduk yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Survai  Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan disetiap semester II
  3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 217 desa/kelurahan dan 19 Kecamatan

 

1.2  KARTU KELUARGA (KK) 

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan

  1. Penerbitan KK baru dengan persyaratan sebagai berikut :
    • Mengisi Formulir penerbitan KK
    • surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
    • Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian
    • Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
    • surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
    • Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
    • Kartu Ijin Tinggal Tetap (bagi WNA)
    • Dokumen Perjalanan (bagi WNA)
  2. Perubahan KK karena  penambahan anggota baru keluarga dengan persyaratan berupa :
    • Mengisi Formulir Pengajuan cetak KK
    • KK lama
    • Kutipan Akta Kelahiran anggota baru keluarga
  3. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang dalam KK bagi penduduk WNI dengan persyaratan berupa :
    • KK yang akan ditumpangi
    • Surat Keterangan bersedia oleh kepala keluarga untuk ditumpangi
    • Surat Keterangan Pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
    • Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
  4. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing dengan persyaratan berupa :
    • KK yang akan ditumpangi
    • Surat Keterangan bersedia oleh kepala keluarga untuk ditumpangi
    • Dokumen Perjalanan
    • Kartu Ijin Tinggal Tetap
  5. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK  (pecah KK karena menikah/cerai/pindah/mati) bagi penduduk dengan persyaratan berupa :
    • Mengisi Formulir Permohonan KK
    • Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian / Akta Perceraian
    • Surat Keterangan Pindah (SKP) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  6. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk dengan persyaratan berupa :
    • Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian
    • KK yang rusak/ FC KK
    • KTP-el
    • Kartu Izin Tinggal Tetap bagi orang asing

Sistem Mekanisme dan Prosedur  sebagai berikut :  

  1. Penduduk mengisi dan menandatangai formulir permohonan KK
  2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
  3. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting (Buku Register)
  4. Berkas dan formulir permohonan KK dibawa penduduk ke Kecamatan / Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil
  5. Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base (entry/perubahan data)
  6. Operator kecamatan mengajukan cetak kk dengan aplikasi SIAK
  7. Operator Dinas melakukan verifikasi dan validasi serta pengajuan tanda tangan elektronik dokumen KK
  8. Kasi dan Kabid  memberikan persetujuan untuk penandatanganan elektronik.
  9. Kepala Disdukcapil menandatangani dokumen KK penduduk secara elektronik.
  10. Penyerahan dokumen KK penduduk

Jangka Waktu :

1 – 3  hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen KK 

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Formulir F1.01, F1.02, F1.04 (jika belum terdata di database), F1.06 (jika ada perubahan data)
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Arsip Dokumen KK  Kependudukan

Kompetensi :

Kompetensi umum yang dibutuhkan  sbb :

  1. Pendidikan formal SMA/ D3
  2. Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti
  3. Kompetensi Bidang :
    • Berorientasi pada pelayanan (BPP)
    • Empatik (E)
    • Komunikatif (K)
    • Perbaikan terus – menerus (PTM)
    • Semangat untuk berprestasi (SB)
  4. Kompetensi Skill

SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. Penerapan Sistem Pengawasan Internal dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas entry biodata penduduk 1 orang
  3. Petugas cetak kartu keluarga 1 orang
  4. Petugas yang menyerahkan dokumen kartu keluarga 1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen kartu keluarga yang  diterbitkan  diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

Dokumen kartu keluarga yang diterbitkan terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen kartu keluarga yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan disetiap semester II
  3. Evaluasi melalui Monev dari atasan langsung maupun tidak langsung

1.3  Kartu Tanda Penduduk Elektronik  (KTP –el)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik  (e-KTP):

  1. Berusia 17 tahun atau sudah kawin /pernah kawin
  2. Perekaman biometrik KTP Elektronik  (KTP-el)
  3. KK atau KTP

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

  1. Penduduk membawa KK dan KTP di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perekaman KTP-el
  2. Petugas melakukan verifikasi biodata yang bersangkutan apabila ada kekeliruan maka dilakukan edit data dengan dilampiri bukti pendukung (akte kelahiran/ akta nikah/akta cerai/ijazah)
  3. Apabila perubahan biodata menyangkut perubahan tanggal lahir dan jenis kelamin  maka edit data harus dilakukan di data center Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tetapi apabila di luar hal tersebut edit data bisa langsung dilakukan di Kecamatan
  4. Pemohon melakukan perekaman tanda tangan, wajah, sidik jari dan iris mata di TPDK
  5. Pemohon mengajukan cetak KTP-el di Dispenduk
  6. Petugas di Dispenduk melakukan pencetakan KTP-el
  7. Petugas Dispenduk melakukan pemadanan sidik jari pemohon dan jika sesuai KTP-el  diserahkan kepada pemohon

Persyaratan Pelayanan :

  1. Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan berupa :
    • Telah berusia 17  (tujuh belas) tahun atau sudah kawin / pernah kawin
    • Kartu Keluarga
    • Sudah perekaman biometrik dengan status tunggal.
  2. Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dengan persyaratan sebagai berikut :
    • Telah berusia 17  (tujuh belas) tahun atau sudah kawin / pernah kawin
    • Kartu Keluarga
    • Sudah perekaman biometrik dengan status tunggal.
  3. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau WNA syarat – syaratnya berupa :
    • Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Setempat
    • Kartu Keluarga
  4. Penerbitan KTP-el karena pindah datang  bagi penduduk WNI dan WNA yang mempunyai Ijin Tingggal Tetap, dengan persyaratan berupa :
    • Telah berusia 17  (tujuh belas) tahun atau sudah kawin / pernah kawin
    • Kartu Keluarga
    • Sudah perekaman biometrik atau KTP-el lama
  5. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap, dengan persyaratan berupa :
    • Kartu Keluarga
    • KTP-el lama,
    • Dokumen Perjalanan
    • Kartu Izin Tinggal Tetap.
  6. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap, dengan persyaratan berupa :
    • Kartu Keluarga
    • KTP-el lama
    • surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting
    • Kartu Izin Tinggal Tetap (bagi WNA)
  7. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan foto, dengan persyaratan berupa :
    • Adanya perubahan elemen data ; atau
    • Adanya perubahan dari sebelumnya belum berhijab menjadi berhijab.
  8. Perekaman dan penerbitan KTP-el Luar Domisili, harus memenuhi persyaratan berupa :
    • Tidak melakukan perubahan biodata penduduk
    • Kartu Keluarga.

Sistem Mekanisme dan Prosedur  sebagai berikut :

  1. Penduduk menyampaikan formulir permohonan KTP-el yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan sebagai dasar penerbitan KTP ke operator kecamatan
  2. 2. Petugas verifikator melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
  3. 3. Operator melakukan perekaman sidik jari, wajah, tanda tangan dan iris mata ke dalam data base kependudukan
  4. 4. Operator menandatangani formulir pengajuan dan menyerahkan ke pemohon.
  5. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan ke petugas Dispenduk.
  6. Petugas Dispenduk melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  7. Petugas operator melakukan pencetakan KTP-el
  8. 8. Petugas melakukan pemadanan sidik jari (aktivasi)
  9. 9. Jika hasil pemadanan sesuai maka petugas  menyerahkan KTP-el kepada pemohon.

Dalam hal KTP-el diterbitkan karena pindah datang atau perpanjangan atau adanya perubahan data bagi WNI atau WNA, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pas photo yang dimuat dalam KTP-el mempunyai ketentuan :

  1. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;
  2. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru;
  3. Photo penduduk dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Jangka Waktu :

1 hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen KTP-el  

Sarana Prasarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Formulir pengajuan cetak KTP, F1.02
  3. Blangko KTP
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Dokumen Biodata Kependudukan

Kompetensi :

Kompetensi umum yang dibutuhkan  sbb :

  1. Pendidikan formal SMA/ D3
  2. Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti
  3. Kompetensi Bidang :
    • Berorientasi pada pelayanan (BPP)
    • Empatik (E)
    • Komunikatif (K)
    • Perbaikan terus – menerus (PTM)
    • Semangat untuk berprestasi (SB)

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas entry dan rekam 1 orang
  3. Petugas yang mencetak dan menyerahkan KTP-el 1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen  KTP-el  terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen KTP-el yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II
  3. Evaluasi melalui Monev

1.4. Surat Keterangan Tempat Tinggal  (SKTT) Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan

  1. Dokumen Perjalanan
  2. Surat Izin Tinggal Terbatas
  3. Pas Foto 3×4
  4. KK yang ditempati
  5. Surat Keterangan kepala keluarga kesediaan ditempati

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk membawa persyaratan
  2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan .
  3. Petugas mengajukan penandatanganan elektronik
  4. Verifikasi dan Validasi Dokumen oleh Kasi/Kabid dan memberi persetujuan untuk di terbitkan
  5. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen SKTT penduduk secara elektronik.
  6. Penyerahan dokumen SKTT penduduk

Jangka Waktu :

1  hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen SKTT Penduduk

Sarana Prasarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Formulir Pengajuan
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Dokumen Biodata Kependudukan

Kompetensi :

Kompetensi umum yang dibutuhkan  sbb :

  1. Pendidikan formal SMA/ D3
  2. Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti
  3. Kompetensi Bidang  :
    • Berorientasi pada pelayanan (BPP)
    • Empatik (E)
    • Komunikatif (K)
    • Perbaikan terus – menerus (PTM)
    • Semangat untuk berprestasi (SB)
  4. Kompetensi Skill

SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan :

  1. Supervisi atasan langsung
  2. Dilakukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional  dari Inspektorat Kabupaten Ngawi

Pengaduan dan Saran :

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas entry cetak biodata penduduk 1 orang
  3. Petugas yang menyerahkan dokumen biodata penduduk 1 orang

Jaminan Pelayanan

Dokumen SKTT penduduk yang  diterbitkan  diberikan cepat, tepat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen SKTT penduduk yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Survai  Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan disetiap semester II
  3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 217 desa/kelurahan dan 19 Kecamatan

1.Surat Keterangan Pindah  (SKP)

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Klasifikasi:

  1. Dalam satu desa/kelurahan ;
  2. Antar satu Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
  3. Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten ;
  4. Antar Kabupaten/Kota dan Antar Propinsi ;
  5. Pindah Datang WNA dalam satu Kabupaten;
  6. Pindah Datang WNA Antar Kabupaten/Kota atau Antar Propinsi ;

Persyaratan Pelayanan

  1. Kartu Keluarga ;
  2. 2. KTP-el ;
  3. 3. Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendukung lainnya ;
  4. Surat Pernyataan kesediaan dari kepala keluarga untuk ditumpangi.
  5. Surat kuasa jika yang mengurus bukan kepala keluarga

Lama waktu penyelesaian :

1 hari kerja.

Prosedur :

  1. Dalam Satu Desa/Kelurahan
    • Penduduk datang ke Ke Kecamatan dengan membawa persyaratan ;
    • KTP yang bersangkutan dibawa pemohon  untuk diserahkan kepada Dispenduk  ;
    • Operator kecamatan kemudian memproses KK dengan alamat baru ;
    • Pemohon  meneruskan berkas permohonan KK dan KTP ke Dispenduk;
    • Petugas Dispenduk memproses penerbitan KK dan KTP.
    • Petugas menyerahkan KK dan KTP
  1. Antar Desa/Kelurahan dalam Satu Kecamatan.
  • Penduduk datang ke Ke Kecamatan dengan membawa persyaratan ;
  • KTP yang bersangkutan dibawa pemohon  untuk diserahkan kepada Dispenduk  ;
  • Operator kemudian memproses KK dengan alamat baru ;
  • Pemohon  meneruskan berkas permohonan KK dan KTP ke Dispenduk;
  • Petugas Dispenduk memproses penerbitan KK dan KTP.
  • Petugas menyerahkan KK dan KTP
  1. Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten.
  2. Kecamatan Asal
  • Penduduk datang ke Ke Kecamatan dengan membawa persyaratan ;
  • Camat menerbitkan Surat Keterangan Pindah  (SKP);
  • KTP yang bersangkutan dibawa pemohon  untuk diserahkan kepada Dispenduk;
  1. Kecamatan Tujuan
  • Penduduk melapor ke Kecamatan dengan menyerahkan SKP dari kecamatan asal
  • Camat menerbitkan Surat Keterangan Datang (SKD)
  • Operator kemudian memproses KK dengan alamat baru ;
  • Pemohon  meneruskan berkas permohonan KK dan KTP ke Dispenduk;
  • Petugas Dispenduk memproses penerbitan KK dan KTP.
  • Petugas menyerahkan KK dan KTP
  1. Antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi.

Prosedur Kepindahan

  • Penduduk datang ke Dispenduk dengan membawa persyaratan;
  • Petugas Register melakukan verifikasi dan validasi persyaratan permohonan pindah WNI dan berkas permohonan KK bagi yang tidak pindah;
  • Petugas Disdukcapil mengambil KK lama pemohon
  • Petugas Disdukcapil mengajukan penandatanganan SKP dan biodata penduduk
  • Kepala Disdukcapil menandatangani SKP dan biodata
  • Petugas menyerahkan  SKP  dan biodata penduduk kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan, serta menerbitkan KK bagi yang tidak pindah.
  • KK yang bersangkutan diarsip oleh Disdukcapil;

Proses Kedatangan

  • Penduduk datang ke Dispenduk dengan membawa persyaratan;
  • Petugas Register melakukan verifikasi dan validasi persyaratan permohonan pindah datang WNI;
  • Petugas Disdukcapil mencetak SKD dan KK penduduk
  • Kepala Disdukcapil menandatangani SKD dan KK
  • Petugas menyerahkan  SKD  dan KK kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan
  • Pemohon mengajukan cetak KTP-el dan menyerahkan KTP-el lama;
  1. Pindah Datang Orang Asing Yang Memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bermaksud Pindah Dalam Kabupaten
  2. a. Syarat – syaratnya:
  • KK;
  • KTP-el;
  • Dokumen Perjalanan;
  • kartu ijin tinggal tetap;
  1. Masa berlaku dan lama waktu penyelesaian

Lama waktu penyelesaian 1 hari

Masa berlaku disesuaikan KITAP

  1. Prosedur :
  • Orang asing melapor kepada kepala Disdukcapil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas;
  • Orang asing mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK dan KTP ;
  • Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  • Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar untuk :

–   Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah ;

–   Penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki ijin tempat tinggal terbatas ; atau

–   Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap.

  • Petugas merekam data dalam database kependudukan ;
  • Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Kepala Desa tempat tinggal asal ;
  • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan Surat Keterangan  Pindah  Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan tujuan.
  1. 6. Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas/Tetap yang bermaksud Pindah Antar Kota dalam Satu Propinsi atau Antar Propinsi
  2. Syarat – syaratnya :
  • KK;
  • KTP-el;
  • Dokumen Perjalanan;
  • kartu ijin tinggal tetap;
  1. Prosedur :
  • Orang Asing melapor kepada Kepala Disdukcapil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas;
  • Orang Asing mengisi dan menandatangani Form Surat Keterangan Pindah ;
  • Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  • Kepala Disdukcapil menandatangani Surat Keterangan Pindah  dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan serta digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.
  • Petugas merekam data dalam database kependudukan ;
  • Orang Asing melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil daerah tujuan dan menyerahkan  Surat Keterangan Pindah  ;
  • Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
  • Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah  sebagai dasar :

–    Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap ;

–    Penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki ijin tempat tinggal terbatas ;

  • Petugas merekam data dalam database kependudukan ;
  • Dinas  kependudukan dan pencatatan sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.

1.6   Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

1.6.1.  Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri Untuk Orang Asing

Persyaratan Pelayanan :

  • KK dan KTP Bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap
  • Surat Keterangan Tempat Tinggal yang memiliki ijin tinggal terbatas

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut : 

  • Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal  Terbatas atau Ijin Tinggal Tetap melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas
  • Orang Asing mengisi dan menandatangani Form Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
  • Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
  • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah
  • Petugas merekam data dalam data base kependudukan
  • Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri kepada camat dan Kepala Desa/Kelurahan tempat domisili
  • Kepala Desa/Kelurahan melakukan pendaftaran orang asing yang telah pindah ke luar negeri dimaksud petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk

1.5.2.  Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri Untuk WNI / TKI 

Persyaratan Pelayanan :

  • KK
  • KTP-el

Mekanisme dan Prosedur :

  • Penduduk WNI membawa persyaratan ke Dispenduk
  • Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
  • Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKP LN)
  • Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
  • Dalam satu keluarga pindah ke luar negeri; KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas
  • Dalam hal sebagian keluarga pindah ke luar negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal .

Jangka Waktu :

1  hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Surat Keterangan  Kependudukan  

Sarana Prasarana dan Fasilitas

1.Gedung Pelayanan yang Representatif

  1. Formulir
  2. Ballpoint
  3. Komputer
  4. Printer
  5. Meja Tulis Pelayanan
  6. Rak Arsip Dokumen SKPLN   Kependudukan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan penduduk
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jumlah Pelaksana

1.Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang

2.Petugas entry cetak SKPLN 1 orang

  1. Petugas yang menyerahkan SKPLN 1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen SKPLN yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen SKPLN yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap II

1.7. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan : 

  • Dokumen  Perjalanan Republik Indonesia
  • surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil kabupaten/kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  • WNI  melapor ke Disdukcapil membawa persyaratan
  • WNI mengisi dan menandatangani form Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
  • Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
  • Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri dan KK serta menerbitkan KTP
  • Petugas merekam data dalam database kependudukan
  • WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP melaporkan kedatangannya
  • Lurah melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan kedatangannya dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk , dan Buku Mutasi Penduduk .

Jangka Waktu :

1 hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

SKDLN, KK dan KTP-el  

Sarana Prasarana dan Fasilitas  

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Form Pernyataan
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Arsip Dokumen SKDLN  Kependudukan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan penduduk
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas membuat SKDLN  1 orang
  3. Petugas mencetak KK 1 orang
  4. Petugas mencetak KTP-el 1 orang
  5. Petugas yang menyerahkan dokumen surat keterangan kependudukan   1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen SKDLN, KK dan KTP-el yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen SKDLN, KK dan KTP-el yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II
  3. Evaluasi melalui Sistem Pengawasan  Internal dari atasan langsung dan tidak langsung

1.8. Surat Keterangan Penghapusan Data Penduduk di daerah lain

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  • KK  dan KTP elektronik Kabupaten Ngawi
  • KK dan KTP non elektronik daerah asal

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  • Pemohon telah mendapat KTP elektronik dan KK Kabupaten Ngawi
  • Pemohon mengisi formulir pernyataan serta menyerahkan KK dan KTP non elektronik Kabupaten/kota daerah asal
  • Petugas memverifikasi berkas dan melakukan cross chek data di data center.
  • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan penghapusan data penduduk yang bersangkutan di tujukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota daerah asal
  • Surat keterangan dikirim via fax dan konfirmasi ke bidang yang mengurusi pendaftaran penduduk

Jangka Waktu :

1- 3   hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Surat Keterangan  Kependudukan  

Sarana Prasarana dan Fasilitas  

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Form Pernyataan
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Arsip Dokumen Surat Keterangan Kependudukan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan penduduk
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas entry cetak surat keterangan  kependudukan 1 orang
  3. Petugas yang menyerahkan dokumen surat keterangan  kependudukan 1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen Surat Keterangan  kependudukan yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen Surat Keterangan  kependudukan yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II
  3. Evaluasi melalui pengawasan masyarakat langsung

 

1.9. Pendataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  • Tim Pendataan menginventarisir data–data penduduk yang masuk kategori rentan administrasi kependudukan (Korban bencana alam/bencana sosial seperti banjir, kebakaran; orang terlantar. Komunitas terpencil dsb).
  • Penduduk yang bersangkutan mengisi  beberapa formulir  yaitu :

–   Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana Alam/ Sosial (FR-1.01)

–   Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02)

–   Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas  (SKPTI)

–   Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS)

–   Formulir Biodata Penduduk WNI

–   Formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI (F1.05)

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

  • Menetapkan titik lokasi pendataan
  • Menyiapkan print out data kelaurga dan data agregat penduduk rentan
  • Melakukan Pendataan
  • Melakukan perekaman sidik jari dan pemotretan KTP-el bagi yang belum perekaman.
  • Melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan (FR.1.01) dan atau formulir biodata penduduk  WNI (F1.01)
  • Mengkoordinasikan penerbitan SKPTI dan SKPS
  • Mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala kecamatan
  • Bagi Korban bencana alam  atau sosial diberikan SKPI dan SKPS Sebagai pengganti KK, KTP dan Akta Capil

Jangka Waktu :

14  hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen  Kependudukan

Sarana Prasarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Formulir – Formulir untuk Penduduk Administrasi Rentan
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Arsip Dokumen KK  Kependudukan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan penduduk
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. 1. Sistem  Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Pendata sebanyak 15 orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 2 orang
  3. Petugas entry cetak biodata kependudukan 2 orang
  4. Petugas yang menyerahkan dokumen  kependudukan 2  orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen  kependudukan yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen kependudukan yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II
  3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 217 desa/kelurahan dan 19 Kecamatan

1.10.       Pendataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Penduduk Non Permanen

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  • Tim Pendataan menginventarisir data–data penduduk yang masuk kategori non permanen.
  • Penduduk yang bersangkutan mengisi  beberapa formulir  yaitu :

–   Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen (F4.01)

–   Formulir Data Anggota yang dibawa (F4.02)

  • KK dan KTP-el penduduk non permanen

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

  • Menetapkan titik lokasi pendataan
  • Menyiapkan print out data kelaurga dan data agregat penduduk nonpermanen
  • Melakukan Pendataan
  • Melakukan perekaman sidik jari dan pemotretan KTP-el bagi yang belum perekaman.
  • Melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan penduduk non permanen (F4.01) dan atau formulir data anggota yang dibawa (F4.02)
  • Mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala kecamatan

Jangka Waktu :

14  hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen  Kependudukan

Sarana Prasarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Formulir – Formulir untuk Penduduk Administrasi Rentan
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Arsip Dokumen KK  Kependudukan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan penduduk
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. 1. Sistem  Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Pendata sebanyak 15 orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 2 orang
  3. Petugas entry cetak biodata kependudukan 2 orang
  4. Petugas yang menyerahkan dokumen  kependudukan 2  orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen  kependudukan yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen kependudukan yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II
  3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 217 desa/kelurahan dan 19 Kecamatan

1.11.   Legalisir Dokumen Krprndudukan

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan  :

  • Pemohon membawa Dokumen Kependudukan asli beserta foto copinya

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut  :

  • Penduduk mengajukan berkas kepada petugas
  • Berkas diverifikasi dan distempel legalisir
  • Kabid/ Kasi menandatangani berkas
  • Penyerahan berkas legalisir kepada pemohon

Jangka Waktu :

1 Jam

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen legalisir  Kependudukan

Sarana Prasarana dan Fasilitas  

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ballpoint
  3. Komputer
  4. Printer
  5. Meja Tulis Pelayanan
  6. Rak Arsip Dokumen legalisir KK dan KTP   Kependudukan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan penduduk
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas legalsir  dokumen kependudukan 1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen yang dilegalisir terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen yang dilegalisir dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

1.12.       Kartu Identitas Anak (KIA)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan 

  1. Kartu Keluarga Orang tua/wali
  2. KTP-el orang tua/wali
  3. Kutipan akta lahir
  4. Surat Keterangan medis tentang Golongan darah
  5. Pas foto 2×3 untuk anak di atas 5 tahun
  6. Surat Kehilangan dari Polsek jika KIA-nya hilang

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk membawa  dokumen persyaratan
  2. Petugas registrasi melakukan verifaksi berkas dan dokumen
  3. Kasi/Kabid member persetujuan denganmelakukan paraf
  4. Petugas mencetak Kartu Identitas Anak
  5. Penyerahan Kartu Identitas Anak kepada penduduk

Jangka Waktu :

1 hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Kartu Identitas Anak

Sarana Prasarana dan Fasilitas  

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Arsip Dokumen  Surat Keterangan Kependudukan Kependudukan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan penduduk
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Intern  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas verifikasi dan validasi sebanyak 1 orang
  2. Petugas mengetik surat keterangan  kependudukan 1 orang
  3. Petugas yang menyerahkan surat keterangan  kependudukan 1 orang

Jaminan Pelayananan

Kartu Identitas Anak yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Kartu Identitas Anak yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

1.13.  Surat Keterangan Kependudukan Lainnya

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan  :

  • Pemohon membawa KK dan KTP asli serta dokumen pendukung lainnya

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut  :

  • Penduduk mengajukan berkas kepada petugas
  • Berkas diverifikasi dan divalidasi petugas
  • Petugas melakukan entri data dan menerbitkan surat keterangan
  • Kabid/ Kasi menandatangani surat keterangan
  • Penyerahan dokumen surat keterangan kepada pemohon

Jangka Waktu :

1 Hari

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan :

Dokumen legalisir  Kependudukan

Sarana Prasarana dan Fasilitas  

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ballpoint
  3. Komputer
  4. Printer
  5. Meja Tulis Pelayanan
  6. Rak Arsip Dokumen Surat Keterangan Kependudukan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan penduduk
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  2. Petugas legalsir  dokumen kependudukan 1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen Surat Keterangan  Kependudukan terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen Surat Keterangan  Kependudukan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II
  1. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Akta Kelahiran

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

 

2.1.1.  Akta Kelahiran bagi WNI

Pencatatan Kelahiran yang dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana, dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Kelahiran.

Persyaratan Pelayanan ;

  1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas;
  2. Surat Keterangan dari Pilot/Maskapai (melahirkan di pesawat), Kepala Station(melahirkan di kereta api), Kepala Terminal Angkutan Darat (melahirkan di bus), Surat Keterangan  dari Syah bandar  setempat (melahirkan di Kapal);
  3. Berita Acara Kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak diketahui asal usul keberadaan orang tuanya ;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran dari pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi jika a, b dan c tidak ada;
  5. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan, asal – usul anak dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri ;
  6. Fotokopi KTP-el/KK Orang tua dan/atau Pemohon yang masih berlaku ;
  7. Menyertakan fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi kelahiran yang masih berlaku ;

Sistem Mekanisme dan Prosedur  sebagai berikut  :

Secara Offline

  1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir pengajuan, saksi menandatangani di  permohonan kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan ;
  2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data ;
  3. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran memberi persetujuan untuk penerbitan Register dan Kutipan Akta Kelahiran ;
  4. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutiapan Akta Kelahiran.

Secara Online 1

  1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir pengajuan serta meng-upload scan asli persyaratan melalui website http://siak.ngawikab.go.id ;
  2. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data ;
  3. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran memberi persetujuan untuk penerbitan Register dan Kutipan Akta Kelahiran ;
  4. d. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutiapan Akta Kelahiran ;
  5. Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pelapor.

Secara Online 2

  1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir pengajuan serta persyaratan melalui operator kecamatan, puskesmas atau desa
  2. Petugas menginput data kelahiran dan meng-upload scan asli persyaratan ;
  3. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data ;
  4. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran memberi persetujuan untuk penerbitan Register dan kutipan akta kelahiran;
  5. d. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan persetujuan (member tanda tangan elektronik) penerbitan Kutiapan Akta Kelahiran ;
  6. Pelapor menerima sms/email persetujuan penerbitan kutipan akta kelahiran ;
  7. Pelapor mencetak kutipan akta kelahiran.

 

Waktu Penyelesaian :

Lama waktu penyelesaian : 1(satu) hari kerja

Besarnya Biaya retribusi :

GRATIS

 

2.1.2Pencatatan Kelahiran Orang Asing

Persyaratan Pelayanan :

Pencatatan Kelahiran Orang Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

  1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas ;
  2. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Station, Kepala Terminal Angkutan Darat
  3. Berita Acara Kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak diketahui asal usul keberadaan orang tuanya ;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran dari pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi jika a, b dan c tidak ada ;
  5. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat nikah/asal – usul anak dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri ;
  6. Fotokopi KTP-el dan  KK Orang tua serta  Pemohon yang masih berlaku ;
  7. Menyertakan fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi kelahiran yang masih berlaku ;
  8. Fotokopi Paspor bagi pemegang izin kunjungan ;
  9. Fotokopi KITAP/KITAS ;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan/atau Surat Tanda Melapor ;

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut  :

  1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir pengajuan, saksi menandatangani di formulir permohonan kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan ;
  2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data ;
  3. Pejabat Pencatatan Sipil memberi persetujuan penandatanganan Register dan Kutipan Akta Kelahiran ;
  4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran

Besarnya Biaya retribusi :

GRATIS

Waktu Penyelesaian :

Lama waktu penyelesaian : 1 (satu) hari kerja

2.1.3.  Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya

Persyaratan Pelayanan :

Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan setelah memenuhi syarat :

  1. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian ;
  2. Surat Keterangan Kelahiran dari Tenaga Medis ;
  3. Foto copy KK dan KTP Pelapor yang masih berlaku ;
  4. d. Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Asal Usul Anak

Sistem  Mekanisme dan Prosedur  sebagai berikut :

  1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir, saksi menandatangani di formulir permohonan kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan ;
  2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data ;
  3. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran meberi persetujuan penandatangan Register dan Kutipan Akta Kelahiran ;
  4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Besarnya Biaya retribusi :

GRATIS

Waktu Penyelesaian :

Lama waktu penyelesaian : 1 (satu) hari kerja

2.1.4.  Pencatatan Pelaporan Kelahiran Bagi Penduduk WNI yang lahir di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Persyaratan Pelayanan :

Pencatatan Pelaporan Kelahiran Bagi Penduduk WNI yang lahir di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

  1. Fotokopi Akta Kelahiran dan terjemahan dalam bahasa indonesia, Surat Keterangan Kelahiran dari kedutaan atau Konsulat, dan atau bukti pencatatan Kelahiran dari negara tersebut ;
  2. Fotokopi Paspor Orang tua yang masih berlaku ;
  3. Fotokopi KTP dan  KK Orang tua serta  Pemohon yang masih berlaku ;
  4. d. Fotokopi Kutipan akta Perkawinan atau nikah, isbat nikah / asal-usul anak dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut  :

  1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan ;
  2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data ;
  3. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Kelahiran ;
  4. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Surat Bukti Pelaporan Akta Kelahiran.

Besarnya Biaya retribusi :

GRATIS

Waktu Penyelesaian :

Lama waktu penyelesaian : 1 (satu) hari kerja

2.1.5.  Pencatatan Kelahiran WNI yang melebihi Batas Waktu 60 (enampuluh) hari

Persyaratan Pelayanan :

  1. Pencatatan Kelahiran bagi WNI yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kelahiran dilakukan setelah mendapat persetujuan Instansi Pelaksana.
  2. Pencatatan Kelahiran bagi WNI yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kelahiran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
  3. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas ;
  4. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Station, Kepala Terminal Angkutan Darat
  5. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan dan Formulir F2.01 yang ditanda tangani oleh Pemohon, 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kelurahan ;
  6. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat nikah / asal – usul anak dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri ;
  7. Fotokopi KTP  dan KK Orang tua serta  Pemohon yang masih berlaku ;
  8. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Ibu  bagi anak yang lahir diluar perkawinan ;
  9. Menyertakan fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi kelahiran yang masih berlaku ;

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut  : 

  1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir, saksi menandatangani di formulir permohonan kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan ;
  2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data ;
  3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil membuat Surat persetujuan ke Kepala Instansi Pelaksana ;
  4. Petugas menginput data Kelahiran ;
  5. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran memberi persetujuan penerbitan Register dan Kutipan Akta Kelahiran ;
  6. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutiapan Akta Kelahiran.

Besarnya Biaya retribusi :

GRATIS

Waktu Penyelesaian :

Lama waktu penyelesaian : 1 (satu) hari kerja

2.1.6.  Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing yang melebihi Batas waktu 60 (enampuluh) hari  

Persyaratan Pelayanan :

  1. Pencatatan Kelahiran bagi Orang Asing yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja  sejak tanggal Kelahiran dilakukan setelah mendapat persetujuan Instansi Pelaksana.
  2. Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
  3. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas ;
  4. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Station, Kepala Terminal Angkutan Darat bagi yang melahirkan di perjalanan
  5. Formulir F2.01 yang ditanda tangani oleh Pemohon, 2 (dua) orang saksi ;
  6. Akta Nikah atau Akta Perkawinan orang tua ;
  7. Menyertakan fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi kelahiran yang masih berlaku ;
  8. Fotokopi Paspor ;
  9. Fotokopi KITAP/KITAS ;

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut  : 

  1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir, saksi menandatangani di formulir permohonan kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan ;
  2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data ;
  3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil membuat Surat persetujuan ke Kepala Instansi Pelaksana ;
  4. Petugas menginput data kelahiran;
  5. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran memberi persetujuan penerbitan Register dan Kutipan Akta Kelahiran ;
  6. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutiapan Akta Kelahiran.

Besarnya Biaya retribusi :

GRATIS

Waktu Penyelesaian :

Lama waktu penyelesaian : 1 (satu) hari kerja

Produk Pelayanan :

Dokumen akte kelahiran

Sarana Prasarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Arsip Dokumen  Akte Kelahiran
  8. Formulir Permohonan Akta Kelahiran
  9. Blangko Akta Kelahiran

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. 1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. 1. Petugas Register  sebanyak 3  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan  2 orang
  3. Petugas entry cetak akte kelahiran 2 orang
  4. Petugas yang menyerahkan akte kelahiran  1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen Akte Kelahiran  yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen Akta Kelahiran  yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

2.2.     Surat Keterangan Lahir Mati

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

2.2.1   Pencatatan Lahir Mati Bagi WNI

Persyaratan Pelayanan :

  1. Pencatatan Kelahiran bagi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa lahir mati
  2. Pencatatan pelaporan Lahir Mati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  3. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong Kelahiran ;
  4. Fotokopi KK dan KTP orang tua ;
  5. Fotokopi Akta nikah atau Akta perkawinan.

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir pelaporan kepada petugas ;
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan ;
  3. Petugas mencatat dan melaksanakan perekaman data ke dalam database dan menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati ;
  4. Kasi dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil memverifikasi dan member paraf
  5. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati

Besarnya biaya retribusi :

GRATIS

Waktu Penyelesaian :

Lama Waktu penyelesaian : 1 (satu) hari kerja 

2.2.2   Pencatatan Lahir Mati Bagi Orang Asing

Persyaratan Pelayanan :

  1. Pencatatan Kelahiran bagi Orang Asing wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa lahir mati.
  2. Pencatatan pelaporan Lahir Mati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  3. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong Kelahiran;
  4. Fotokopi KK dan KTP orang tua ;
  5. Fotokopi Akta nikah atau Akta perkawinan.
  6. Fotokopi Pasport ;
  7. Fotokopi KITAS atau KITAP

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir pelaporan kepada petugas ;
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan ;
  3. Petugas mencatat dan melaksanakan perekaman data ke dalam database dan menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati ;
  4. Kasi dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil memverifikasi dan member paraf
  5. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati

Besarnya biaya retribusi :

GRATIS

Waktu Penyelesaian :

Lama Waktu penyelesaian :  1 (satu) hari kerja

Produk Pelayanan :

Surat Keterangan Lahir Mati

Sarana Prasarana dan Fasilitas  

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Rak Arsip Dokumen Lahir Mati
  8. Formulir Permohonan Lahir Mati
  9. Blangko Lahir Mati

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. Pengawasan dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register  sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak keterangan lahir mati   1 orang
  4. Petugas yang menyerahkan keterangan lahir mati   1 orang

Jaminan Pelayanan

Dokumen Surat Lahir Mati yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen Lahir Mati yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

2.3. Pencatatan Akta Perkawinan

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :  

  1. Pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
  2. Pencatatan perkawinan di Daerah bagi WNI dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a·  Surat keterangan perkawinan/pemberkatan dari pemuka agama, dan pemuka Penghayat Kepercayaan (Asli);

  1. Fotokopi KTP dan KK calon mempelai ;
  2. Fotokopi KTP  Orang Tua atau Wali  ;
  3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran calon mempelai ;
  4. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
  5. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
  6. g. Dokumen perjalanan dan SKTT bagi orang asing ;
  7. h. pas foto berwarna suami dan istri
  8. izin dari negara atau perwakilan negaranya bagi orang asing

Sistem Mekanisme dan Prosedur  sebagai berikut :

  1. Mengisi formulir permohonan perkawinan dengan melampirkan berkas persyaratan
  2. Verifikasi dan validasi data dokumen
  3. Pasangan suami dan istri berserta orang tua / wali  dan saksi 2 orang
  4. Pengumuman Bagi calon mempelai yang melakukan perkawinan yang di luar Ngawi
  5. Entry dan pencatatan kutipan akta perkawinan
  6. Kasi dan Kabid melakukan verifikasi dan validasi dokumen
  7. Penandatanganan akta perkawinan oleh kepala dinas
  8. Penyerahan Kutipan akta Perkawinan

Jangka Waktu :

1-5 hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Dokumen Akta Perkawinan

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Buku Register Perkawinan
  8. Formulir Permohonan Perkawinan
  9. Blangko Perkawinan

Kompetensi :

  1. 1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. 1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. 1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register sebanyak 1 orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak perkawinan 1 orang
  4. Petugas yang menyerahkan akta perkawinan 1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen  Akte Perkawinan yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen akta perkawinan yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

2.4. Pencatatan Akta Perceraian

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 01 Tahun 1974  Tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Perceraian wajib dilaporkan oleh  penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh)  hari kerja sejak penetapan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan atau MA yang memperoleh kekuatan hukum tetap,
  2. 2. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dengan persyaratan sebagai berikut :
  3. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  4. Kutipan akta perkawinan suami/istri (asli)
  5. Foto copy KK dan KTP suami / istri
  6. Fotocopy KTP pelapor
  7. Foto copy KTP 2 orang saksi

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
  3. Petugas merekam pada database kependudukan dan mengajukan penerbitan kutipan akta perceraian
  4. Kabid dan kasi memverifikasi kutipan akta perceraian
  5. Kepala Instansi pelaksana menandatangani  register dan menerbitkan kutipan akta perceraian
  6. Petugas memberikan akta perceraian kepada penduduk

Jangka Waktu :

1 – 5 (Lima) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Akta Perceraian

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Buku Register Perceraian
  8. Formulir Permohonan Perceraian
  9. Blangko Perceraian

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register  sebanyak 1 orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak perceraian  1 orang
  4. Petugas yang menyerahkan akta perceraian  1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen Akte Perceraian yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen akta perceraian yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

2.5. Pencatatan Akta Kematian

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 01 Tahun 1974  Tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. 1. Setiap Kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua RT setempat/ Keluarga  kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal kematian .
  2. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  3. Surat Keterangan Kematian
  • surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  • surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  • salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazah.nya;
  • surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  • surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  1. Dokumen perjalanan bagi orang asing
  2. KK dan KTP yang meninggal
  3. Menyertakan fotocopy KTP pelapor dan 2 (dua) orang saksi kematian

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. 1. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohoan kepada petugas registrasi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana di atas
  2. 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
  3. 3. Petugas mencatatat, merekam dalam data base kependudukan dan mengajukan penerbitan kutipan akta kematian
  4. 5. Kabid dan kasi memverifikasi akta kematian
  5. 6. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani register dan kutipan akta kematian
  6. 7. Petugas menyerahkan kutipan akta kematian kepada penduduk

Jangka Waktu :

1  (satu) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Dokumen Akta Kematian

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Buku Register Kematian
  8. Formulir Permohonan Kematian
  9. Blangko Kematian

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register  sebanyak 1 orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak akta kematian 1 orang
  4. Petugas yang menyerahkan akta kematian  1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen  Akte Kematian yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen akta kematia yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

2.6. Pencatatan Akta Pengesahan Anak

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. a. Kutipan Akta Kelahiran (Anak seorang Ibu)
  2. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
  3. KK orang tua;
  4. KTP-el;
  5. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing
  6. Penetapan pengadilan jika anak dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. a. Penduduk mengisi formulir pengesahan anak dengan membawa berkas persyaratan
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas pengajuan
  3. Petugas melakukan entry data pada database kependudukan
  4. Petugas mengajukan penerbitan kutipan akta pengesahan anak
  5. Kabid/Kasi melakukan verifikasi buku register pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak
  6. Kepala Dinas menandatangani register pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak
  7. Petugas menyerahkan kutipan akta pengesahan anak kepada penduduk

Jangka Waktu :

1  (satu) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Kutipan akta pengesahan anak dan register akta pengesahan anak dan/atau catatan pinggir pada register akte lahir dan kutipan akta lahir

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Buku Register Pengesahan Anak
  8. Formulir Permohonan Pengesahan Anak
  9. Blangko Pengesahan Anak

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. Pengawasan dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register  sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak akta  pengesahan Anak 1 orang
  4. Petugas yang menyerahkan akta pengesahan anak  1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen Akte Pengesahan Anak yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen akta pengesahan anak yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

2.7. Pencatatan Akta Pengakuan  Anak

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh penduduk pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat pernyataan pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
  2. b. Pencatatan pengakuan anak dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  3. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
  4. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  5. Kutipan akta kelahiran anak;
  6. KK ayah atau ibu;
  7. KTP-el; atau
  8. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
  9. Penetapan pengadilan jika dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. a. Penduduk mengisi formulir pengesahan anak dengan membawa berkas persyaratan
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas pengajuan
  3. Petugas melakukan entry data pada database kependudukan
  4. Petugas melakukan pengajuan penerbitan register pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak.
  5. Kabid/Kasi melakukan verifikasi register pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak
  6. f. Kepala Dinas menandatangani register pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak
  7. Petugas menyerahkan kutipan akta pengakuan anak kepada penduduk

Jangka Waktu :

1 (satu) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Kutipan akta pengakuan anak dan register akta pengakuan anak dan/atau catatan pinggir pada register akte lahir dan kutipan akta lahir

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Buku Register Pengakuan  Anak
  8. Formulir Permohonan Pengakuan  Anak
  9. Blangko Pengakuan  Anak

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. 1. Pengawasan dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register  sebanyak 1 orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak akta  Pengakuan  Anak 1 orang
  4. Petugas yang menyerahkan akta pengakuan  anak  1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen Akta Pengakuan Anak yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen Akta Pengakuan Anak  yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

2.8. Pencatatan Akta Pengangkatan Anak

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Akta Kelahiran Anak
  2. Penetapan Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak
  3. Copy KK dan KTP yang mengangkat anak
  4. Foto copy Buku Nikah/Akta Nikah (Bagi yang menikah)
  5. Fotocopy KTP dan KK orang tua
  6. Berita Acara Kepolisian bagi Anak Yang tidak diketahui asal usulnya

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk mengisi formulir pengangkatan anak dengan membawa berkas persyaratan lengkap
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
  3. Petugas melakukan entry dan cetak catat pinggir pengangkatan anak pada buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan
  4. Kasi/kabid memverifikasi catat pinggir pengangkatan anak pada buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan dan member paraf
  5. Kepala Dinas menandatangani catat pinggir pengangkatan anak pada buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan
  6. Petugas menyerahkan kutipan akta pengangkatan anak kepada penduduk

Jangka Waktu :

1 (satu) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Kutipan akta pengangkatan  anak

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Buku Register Kelahiran anak
  8. Formulir Permohonan Pengakuan  Anak

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. 1. Pengawasan dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak Akta  Pengakuan  Anak 1 orang
  4. Petugas yang menyerahkan akta pengakuan  anak  1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen Akta Pengangkatan Anak yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen akta pengangkatan anak  yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

2.9. Pencatatan Perubahan Nama dan atau Jenis Kelamin

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Akta Kelahiran
  2. Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Nama dan atau Jenis Kelamin
  3. Copy KK
  4. Copy KTP-el

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk mengisi formulir perubahan nama dan atau jenis kelamin dengan membawa berkas persyaratan lengkap
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
  3. Petugas melakukan entry dan cetak catat pinggir perubahan nama dan atau jenis kelamin pada buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan
  4. Kasi/kabid memverifikasi catat pinggir perubahan nama dan atau jenis kelamin pada buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan dan member paraf
  5. Kepala Dinas menandatangani catat pinggir perubahan nama dan atau jenis kelamin pada buku register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan
  6. Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran penduduk

Jangka Waktu :

1 (satu) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Catat Pinggir Perubahan Nama dan atau Jenis Kelamin

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Buku Register Kelahiran anak
  8. Formulir Permohonan Pengakuan  Anak

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. 1. Pengawasan dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak Akta  Pengakuan  Anak 1 orang
  4. Petugas yang menyerahkan akta pengakuan  anak  1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen Catat Pinggir Perubahan Nama dan atau Jenis Kelamin yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen Catat Pinggir Perubahan Nama dan atau Jenis Kelamin  yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

 

2.10. Legalisir  Pencatatan Sipil

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Akta Pencatatan Sipil asli
  2. Fotocopy Akta Pencatatan Sipil
  3. Fotocopy KTP bagi akte kelahiran terbitan luar Kabupaten Ngawi

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk membawa berkas persyaratan lengkap
  2. Petugas melakukan verifikasi berkas
  3. kabid/ Kasi menandatangani legalisir fotocopi akta  pencatatan sipil
  4. Petugas menyerahkan legalisir fotocopi akta  pencatatan sipil yang sudah ditandatangani

Jangka Waktu :

1 (Satu ) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Legalisir Akte Pencatatan Sipil

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Buku Arsip

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. Pengawasan dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register  sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak surat keterangan kependudukan pencatatan sipil 1 orang
  4. Petugas yang menyerahkansurat keterangan kependudukan pencatatan sipil  1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen  legalisir akta capil  yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Legalisir   yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

2.11. Pengumuman Perkawinan

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. a. Surat Pemberkatan dari gereja/ pemuka agama
  2. Fotocopy KK dan KTP calon mempelai
  3. Fotocopy akta kelahiran calon mempelai

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. a. Penduduk membawa berkas persyaratan lengkap
  2. Petugas melakukan verifikasi berkas
  3. Petugas mencetak pengumuman perkawinan
  4. Kabid dan Kasi memberi paraf dan Kepala Dinas Menandatangani
  5. Petugas mengumumkan/ menempel di papan pengumuman selama 10 (sepuluh) hari kerja
  6. Apabila tidak terjadi komplain dari masyarakat tentang status perkawinan ybs maka diterbitkan kutipan akta perkawinan

Jangka Waktu :

10 (Sepuluh) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Pengumuman Perkawinan

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Buku Arsip

Kompetensi :

  1. 1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pencatatan sipil
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bidang pencatatan sipil

Pengawasan

  1. Pengawasan dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id  

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Register  sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang
  3. Petugas entry cetak surat keterangan kependudukan pencatatan sipil 1 orang
  4. Petugas yang menyerahkansurat keterangan kependudukan pencatatan sipil 1 orang

Jaminan Pelayananan

Dokumen  legalisir akta capil  yang terjamin kepastian hukum keperdataannya dan sesuai dengan SOP

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Legalisir   yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi Kinerja Pelaksana

  1. 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan
  2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap semester II

Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

  1. Pelayanan permohonan Data Administrasi Kependudukan

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Permohonan tertulis data administrasi kependudukan ditujukan ke Bupati cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
  2. Lampiran Data Pendukung

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk baik itu lembaga/ perseorangan membawa berkas persyaratan lengkap
  2. Surat didisposisi Kadis ke Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  3. Kabid/ Kasi  pengolahan dan penyajian data bersama administrator database menyusun data sesuai permintaan
  4. Data administrasi kependudukan di paraf Kabid dan Kasi ditandatangani oleh Kadis
  5. Petugas menyerahkan data kependudukan kepada pemohon

Jangka Waktu :

3 (Tiga  ) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Dokumen Data – Data Kependudukan l

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Server Untuk Mengolah Data

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pengelolaan Data
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan basis Teknologi Informasi

Pengawasan

  1. Sstem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jaminan Pelayananan

Data Administrasi Kependudukan yang dapat dipercaya dan ada dasar hukum

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Data Administrasi Kependudukan yang dapat  dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  1. 2. Pelayanan Perbaikan Data Duplicate Record

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

Pemohon datang sendiri ke Dispenduk dengan membawa:

  • KK
  • KTP
  • Akta Lahir
  • Ijasah
  • Kutipan Akta Nikah

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Pemohon datang sendiri ke Dispenduk dengan membawa persyaratan
  2. Pemohon mengisi formulir perbaikan data duplicate record
  3. Administrator Database (ADB) melakukan analisis data
  4. Pemohon melaukukan perekaman ulang data biometric
  5. ADB mengajukan penghapusan data biometric ke Kemendagri
  6. Setelah data biometric dihapus maka ADB dapat melakukan pengiriman data perekaman KTP-el
  7. Setelah status data Print Ready Record maka ADB dapat mencetak KTP-el pemohon
  8. ADB menghubungi pemohon melalui sms gateway untuk mengambil KTP-el
  9. ADB menyerahkan KTP-el ke pemohon

Jangka Waktu :

1 (Satu) – 14 (empat belas) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

KTP-el atau rekomendasi

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Infocus
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Laptop dan Hardisk Internal
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Brosur dan Materi Penyuluhan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam administrator database
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan kebijakan, prosedur dan penyelenggaraan administrasi kependudukan

Pengawasan

  1. 1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Administrator Database sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan mengidentifikasi aduan 1 orang
  3. Petugas mencetak KTP-el : 1 orang

Jaminan Pelayananan

KTP-el dan rekomendasi yang dapat dipercaya dan ada dasar hukum

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

KTP-el dan rekomendasi  dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  1. 3. Layanan Pembetulan Elemen Data Statis dan atau Sudah Memiliki Akta Lahir

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  • KK
  • KTP
  • Akta Lahir
  • Ijasah
  • Kutipan Akta Nikah
  • Kutipan Akta Lahir

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Pemohon mengajukan ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
  2. Pemohon mengisi formulir perubahan data F1.05
  3. Operator kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data
  4. Operator mengirim dokumen pendukung dengan aplikasi SIAK
  5. Operator mengirim pengajuan perubahan data ke ADB melalui email
  6. Administrator Database (ADB) membaca email operator kecamatan dan melakukan analisis data
  7. ADB memproses perubahan data
  8. ADB mengirim balasan email operator kecamatan tentang status data

Jangka Waktu :

1 (Satu) – 14 (empat belas) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Perubahan Elemen Data Statis dan yang memiliki Akta Lahir

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Infocus
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Laptop dan Hardisk Internal
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Brosur dan Materi Penyuluhan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam administrator database
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan kebijakan, prosedur dan penyelenggaraan administrasi kependudukan

Pengawasan

  1. 1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Administrator Database sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan mengidentifikasi aduan 1 orang
  3. Petugas mencetak KTP-el : 1 orang

Jaminan Pelayananan

Perubahan elemen data yang dapat dipercaya dan ada dasar hukum

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Perubahan elemen data yang dapat  dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  1. 4. Layanan Pengembalian Data Non Aktif

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  • KK
  • KTP
  • Akta Lahir
  • Ijasah
  • Kutipan Akta Nikah
  • Kutipan Akta Lahir
  • Paspor

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Pemohon mengajukan ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
  2. Operator kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data
  3. Jika pemohon merupakan wajib KTP-el dan belum melakukan perekaman data biometric maka pemohon harus melakukan perekaman data biometric
  4. Jika pemohon terdaftar di Luar negeri maka operator mengirim scanning paspor melalui aplikasi SIAK
  5. Operator mengirim pengajuan restore data ke ADB melalui email
  6. Administrator Database (ADB) membaca email operator kecamatan dan melakukan analisis data
  7. ADB melakukan pengembalian data tergantung hasil analisis data
  8. ADB mengirim balasan email operator kecamatan tentang status data

Jangka Waktu :

1 (Satu) – 3 (tiga) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Data aktif setelah restore data

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Infocus
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Laptop dan Hardisk Internal
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Brosur dan Materi Penyuluhan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam administrator database
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan kebijakan, prosedur dan penyelenggaraan administrasi kependudukan

Pengawasan

  1. 1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Administrator Database sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan mengidentifikasi aduan 1 orang

Jaminan Pelayananan

Restore data yang dapat dipercaya dan ada dasar hukum

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Restore data yang dapat  dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  1. 5. Layanan Menonaktifkan Data

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  • NIK penduduk
  • Diketahui NIK tunggalnya atau terdapat NIK lain dengan biodata serupa

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Pemohon mengajukan ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
  2. Operator kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data
  3. Operator mengirim pengajuan pe-nonaktifan data ke ADB melalui email
  4. Administrator Database (ADB) membaca email operator kecamatan dan melakukan analisis data
  5. ADB menonaktifkan data tergantung hasil analisis data
  6. ADB mengirim balasan email operator kecamatan tentang status data

Jangka Waktu :

1 (Satu) – 3 (tiga) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Data tunggal yang valid setelah data ganda di non aktifkan

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Infocus
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Laptop dan Hardisk Internal
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Brosur dan Materi Penyuluhan

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam administrator database
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan kebijakan, prosedur dan penyelenggaraan administrasi kependudukan

Pengawasan

  1. 1. Sistem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jumlah Pelaksana

  1. Petugas Administrator Database sebanyak 1  orang
  2. Penerima berkas memverifikasi dan mengidentifikasi aduan 1 orang

Jaminan Pelayananan

Data tunggal yang dapat dipercaya dan ada dasar hukum

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Data tunggal yang dapat  dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

  1. Pelayanan permohonan Data Agregat Kependudukan

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Permohonan tertulis data agregat kependudukan ditujukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
  2. Lampiran Data Pendukung

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Penduduk baik itu lembaga/ perseorangan membawa berkas persyaratan lengkap
  2. Surat didisposisi Kadis ke Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  3. Kabid/ Kasi  pengolahan dan penyajian data bersama administrator database menyusun data sesuai permintaan
  4. Data administrasi kependudukan di paraf Kabid dan Kasi ditandatangani oleh Kadis
  5. Petugas menyerahkan data kependudukan kepada pemohon

Jangka Waktu :

3 (Tiga  ) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Data Agregat Kependudukan

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Server Untuk Mengolah Data

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pengelolaan Data
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan basis Teknologi Informasi

Pengawasan

  1. Sstem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jaminan Pelayananan

Data agregat Kependudukan yang dapat dipercaya dan ada dasar hukum

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Data agregat Kependudukan yang dapat  dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  1. 2. Layanan Permohonan Hak Akses Data Kependudukan

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Ada ijin dari Bupati Ngawi
  2. Bukan Instansi/Lembaga vertical

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Instansi/lembaga mengajukan ijin pemanfaatan data penduduk kepada Bupati Ngawi
  2. Setelah ijin Bupati turun maka instansi/lembaga dan Dispenduk menyusun perjanjian kerjasama
  3. Draft perjanjian kerjasama di paraf Kabid/ Kasi dan dikonsultasikan dengan dinas yang menangani administrasi kependudukan tingkat propinsi
  4. Hasil konsultasi ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Kepala Instansi/Lembaga pengguna
  5. Dispenduk memberikan hak akses kepada instansi/lembaga pengguna

Jangka Waktu :

1 – 14 (empat belas) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Hak akses data Kependudukan

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Server Untuk Mengolah Data

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pengelolaan Data
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan basis Teknologi Informasi

Pengawasan

  1. Sstem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jaminan Pelayananan

Hak akses  yang dapat dipercaya dan ada dasar hukum

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Hak akses yang dapat  dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  1. 3. Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Ada perjanjian kerja sama dengan Dispenduk
  2. Ada jaringan privat antara Dispenduk dengan instansi/lembaga

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Instansi/lembaga mempunyai hak akses pemanfaatan data penduduk
  2. Dispenduk dan instansi/lembaga membentuk tim teknis untuk pemanfaatan data
  3. Tim teknis menghubungkan jaringan komunikasi data
  4. Tim teknis menghubungkan web service Dispenduk dengan web service instansi/lembaga pengguna
  5. Dispenduk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data oleh instansi pengguna

Jangka Waktu :

1 – 14 (empat belas) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Data Kependudukan yang di akses

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Server Untuk Mengolah Data

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pengelolaan Data
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan basis Teknologi Informasi

Pengawasan

  1. Sstem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jaminan Pelayananan

Data penduduk yang dapat dipercaya dan ada dasar hukum

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Data penduduk yang dapat  dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  1. 4. Layanan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan (Register Akta Catatan Sipil)

Dasar Hukum :

  1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 108 Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 109 Tahun  2019  Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Ada surat pengajuan kepada Dispenduk ; atau
  2. Ada permintaan tertulis dari bidang lain

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

  1. Instansi/lembaga/bidang mengajukan secara tertulis disertakan maksud dan tujuan pengajuan copy/asli dokumen penduduk kepada Dispenduk
  2. Kabid/Kasi melakukan persetujuan/penolakan pengajuan
  3. Jika di setujui maka dilakukan pencarian copy dokumen tersebut atau aslinya
  4. Copy dokumen atau aslinya diserahkan kepada yang mengajukan
  5. Dokumen asli kemudian dikembalikan ke bidang yang menangani untuk di arsipkan kembali.

Jangka Waktu :

1 – 14 (empat belas) hari kerja

Biaya :

Gratis

Produk Pelayanan :

Dokumen Kependudukan

Prasarana Sarana dan Fasilitas

  1. Gedung Pelayanan yang Representatif
  2. Ruang Tunggu yang memadai
  3. Ballpoint
  4. Komputer
  5. Printer
  6. Meja Tulis Pelayanan
  7. Server Untuk Mengolah Data

Kompetensi :

  1. SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pengelolaan Data
  2. SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan basis Teknologi Informasi

Pengawasan

  1. Sstem Pengawasan Internal  dari atasan langsung dan tidak langsung
  2. Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Ngawi
  3. Pengawasan dari masyarakat

Pengaduan dan Saran

  1. Melalui Kotak Aduan
  2. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  3. Melalui website : dukcapil.ngawikab.go.id
  4. Melalui email : dispenduk@ngawikab.go.id

Jaminan Pelayananan

Dokumen penduduk yang dapat dipercaya dan ada dasar hukum

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dokumen penduduk yang dapat  dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0